Wiranto janji jelaskan kasus pelanggaran HAM 1998

Wiranto janji jelaskan kasus pelanggaran HAM 1998

114

Wiranto janji jelaskan kasus pelanggaran HAM 1998

Menko Polhukam, Wiranto, akan menyelesaikan tugas yang sudah dan akan dilakukan Luhut Binsar Panjaitan, termasuk penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat tahun 1965. Namun penyelesaian pelanggaran HAM mengutamakan kepentingan nasional.

“Saya akan lanjutkan secara adil, transparan, secara martabat. Tapi jangan merugikan kepentingan nasional. Kepentingan nasional nomor satu,” kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/7).

Dia mengatakan, penyelesaian pelanggaran HAM harus dilakukan secara detail yakni tempat dan lokasi kejadian. Bahkan, ia bakal menjelaskan keterlibatan dirinya yang disebut-sebut terlibat di kasus pelanggaran HAM 1998.

“Saya mengharapkan harus jelas locus dan tempus delicti-nya. Di mana, kapan, dan di mana keterlibatan saya. Saya akan jelaskan satu persatu,” kata dia.

Sementara mengenai penolakan beberapa pihak dirinya menjabat Menko Polhukam, dia menganggap wajar dan terbiasa terkait pelanggaran HAM berat. Namun Presiden Joko Widodo menunjuk dirinya menggantikan Luhut Binsar Panjaitan dengan penuh pertimbangan yang matang.

“Itu biasa. Setiap menjabat apapun, bahkan mencalonkan diripun. Selalu ada letupan-letupan itu. Track recordnya jelas, dan pertimbangan itu Presiden kemudian mengangkat para menteri termasuk saya,” kata dia.

Sebelumnya, KontraS dan IKOHI menolak Wiranto menjabat Menko Polhukam karena terduga pelaku pelanggaran HAM penculikan aktivis 1998 pada orde baru. Ketua IKOHI Wanmayetti mengatakan, saat itu Wiranto adalah panglima TNI yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan operasi dan pengendalian pasukan TNI.

“Wiranto adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai tindak pelanggaran HAM berat, di antaranya kasus Kerusuhan Mei 1998, penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998, Kasus Trisakti dan Semanggi, serta kerusuhan pasca referendum Timor Timur 1999. Kasus-kasus tersebut menjadi catatan kelam dalam sejarah Republik Indonesia di mana anak-anak bangsa menjadi korban dari kebrutalan aparat keamanan negara,” kata Wanmayetti, Rabu (27/7).

Menurutnya, penunjukan Wiranto tentu mencederai janji presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Janji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu mendorong para korban dan keluarga korban mendukung penuh agar ia terpilih menjadi presiden.

“Begitu menjadi presiden, Jokowi tetap mengulangi janjinya tersebut,” tandasnya.

 

Comment

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY